Ads Top

Pengusaha Chandra Ekajaya mendengar kabar bahwa saat ini Menteri Perhubungan telah merevisi peraturannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, peraturan ini mendapatkan penolakan karena tidak atau belum adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, yakni pihak pemerintah dan pihak swasta. Maka tiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi tersebut menolak revisi regulasi itu. Pelaku usaha dan pihak yang menentukan kebijakan belum mencapai kata mufakat. Oleh karenanya, secepat mungkin ketidaksepakatan tersebut harus segera ditemukan solusinya. Supaya meminimalisir serta mencegah adanya tindakan di luar kendali dari masyarakat, terutama mencegah bentrok yang dalam beberapa waktu terakhir ini santer diberitakan media massa. Ketiga perusahaan aplikasi yang menolak revisi peraturan tersebut adalah Go-Jek Indonesia, Grab Indonesia, dan Uber. Mereka menjelaskan bahwa revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 akan membuat banyak pengangguran. Serta akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Karena bagaimana pun dengan kemunculan aplikasi tersebut, masyarakat sangat terbantu dalam mendapatkan angkutan yang murah.

Pemerintah beralasan bahwa kemunculan aplikasi pemesanan transportasi tersebut akan melemahkan denyut bisnis para mitra pengemudi dan akan mengganggu mekanisme pasar. Bila dikatakan mengganggu mekanisme pasar memang jelas, karena perusahaan aplikasi pemesanan transportasi tersebut memberikan harga yang terjangkau dan berani bersaing dengan angkutan umum. Seandainya pun pihak kementerian perhubungan ingin mengehentikan fenomena ini, sebenarnya tidak pada tempatnya. Karena bagaimana pun ketiga perusahaan ini bukanlah armada, mereka sama sekali tidak menyediakan kendaraan. Mereka hanya berfungsi dan berperan sebagai penghubung antara penyedia jasa dengan orang yang akan menggunakan jasa. Jadi revisi peraturan menteri sebenarnya sangat salah kaprah. Bila sampai ke ranah hukum sudah sangat jelas revisi tersebut lemah secara landasan maupun pijakannya. Maka dari itu bila hendak mengeluarkan peraturan yang baru seharusnya melihat dari berbagai macam sisi. Sebenarnya untuk menolong para pengemudi angkutan umum yang gagap teknologi, pemerintah bisa memberikan tawaran-tawaran yang lain yang nilainya setara dengan peluang yang diberikan oleh aplikasi tersebut.

Chandra Ekajaya Regulasi Baru


Alhasil ketiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi meminta kepada pembuat regulasi atau pemerintah untuk menunda penerapannya selama 9 bulan. Sehingga dalam selang waktu tersebut semoga ditemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi diantara masyarakat Indonesia. Alasan mereka menolak revisi peraturan menteri perhubungan ini juga berhubungan dengan penerapan tarif atas dan tarif bawah. Tentu saja mereka tidak sepakat dan menolak penerapan kedua tarif tersebut. Bagi mereka hal itu merupakan pemborosan, dan membuat pengguna jasa transportasi akan lebih banyak merogoh sakunya. Pengusaha Chandra Ekajaya pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya tarif yang sudah dipakai oleh ketiga perusahaan tersebut sudah sangat efektif, fleksibel, dan efisien, serta tepat. Sehingga penyedia jasa tidak merasa dirugikan, dan pengguna jasa pun tidak merasa diberatkan. Selain menolak permasalahan tarif, yang menjadi persoalan kemudian adalah adanya peraturan yang menyebutkan tentang pembatasan kuota kendaraan. Tentu saja ini menyalahi semangat dari berdirinya aplikasi tersebut.

Kerugian yang didapatkan bukanlah dari pihak aplikasi, melainkan para pengguna jasa yang akan kesulitan dalam mengakses layanan. Di sini pemerintah harus berani bertanggungjawab, jika memang di wilayah pengguna tidak ada angkutan umum yang lewat, maka mereka harus memikirkan solusinya supaya pengguna jasa tersebut mendapatkan pelayanan publik. Masalahnya dalam kasus seperti ini pemerintah tidak bisa menjamin hal tersebut. Sebelum melarang atau pun membatasi kuota milik orang lain alangkah baiknya jika pemerintah berkaca diri terhadap kuantitas dan kualitas angkutan publik miliknya. Sehingga nantinya terlihat jelas kenapa masyarakat lebih memilih menggunakan aplikasi pemesanan transportasi dibandingkan menggunakan angkutan umum. Terlebih pemerintah dalam merevisi kebijakannya pun mewajibkan surat tanda nomor kendaraan mobil taksi online diubah mengatasnamakan badan hukum, baik dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Tentu saja hal ini ditolak. Karena bagaimana pun ketiga perusahaan ini hanyalah perusahaan aplikasi, mereka sama sekali tidak mempunyai armada. Jadi secara kasar ketiga perusahaan aplikasi ini adalah agen atau makelar.

Ketiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi ini tetap mempertimbangkan aspek bisnis serta dampak apa saja yang akan mereka terima bila revisi peraturan menteri perhubungan ini diterapkan. Satu hal yang pasti kebijakan baru tersebut akan menimbulkan kemandegan dan bahkan dekadensi atau kemunduran. Sebab ke depannya revisi tersebut akan menghambat laju tumbuh dan berkembangnya bisnis. Apalagi terkait dengan tarif, sebab ini merupakan hal yang sangat sensitif. Dengan diberlakukannya pembatasan tarif, maka sudah pasti dan bisa dipastikan bahwa pembatasan tersebut akan mengurangi fleksibilitas tarif dalam menawarkan jasa transportasi yang murah dan nyaman. Kedua hal tersebut, murah dan nyaman adalah promo unggulan mereka bila dibandingkan dengan transportasi konvensional. Kemudian terkait dengan rencana pembatasan kuota, maka perusahaan-perusahaan ini akan mengalami kerugian yang signifikan. Sebab pendapatan yang didapatkan berasal dari sharing profit, tentu saja jumlah kuota mitra pengemudi akan mempengaruhi pemasukan kas perusahaan.

Chandra Ekajaya Regulasi Pro Rakyat


Dengan memberlakukan pembatasan kuota mitra, maka tentu saja ini menutup kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena sebenarnya hak-hak pemilik kendaraan untuk menyewakan mobil atau motornya. Seperti halnya rental motor dan mobil. Hingga saat ini pun pemerintah belum bisa memberikan regulasi yang jelas mengenai fenomena rental motor dan mobil. Ini sebabnya untuk masalah ketiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi ini, meskipun sudah diterapkan kebijakan revisi menteri perhubungan tetapi tetap tidak mempunyai landasan yang jelas. Bila dibenturkan dengan kasus rental saja sudah kesusahan untuk menjawab, bagaimana dengan status hukum yang akan diberikan untuk perusahaan ini. Pengusaha Chandra Ekajaya sangat berharap pemerintah akan membuat regulasi yang jelas dan pro rakyat. Memang sekilas terlihat utopis, akan tetapi jika pemerintah memang berkomitmen dan bersungguh-sungguh ingin membenahi dan mengelola angkutan massa, maka bisa dicari jalan terbaiknya. Misalnya saja dengan menjalinkan kerjasama antara ojek dan angkutan umum yang biasa dengan pihak hotel serta tempat wisata.


Bila pemerintah berhasil membangunkan hubungan diantara kedua belah pihak, maka kemungkinan terwujud angkutan massa yang murah dari pihak swasta akan terjadi. Serta para sopir atau pengemudi dari kendaraan sebelumnya, baik angkutan umum maupun ojek bisa menjadi agen pariwisata kota atau kabupaten dimana ia tinggal. Jadi sebelum kebijakan baru tersebut diterapkan pada tanggal 1 April, maka alangkah baiknya jika peraturan tersebut ditinjau kembali. Sehingga nantinya perusahaan aplikasi pemesanan transportasi bisa kembali berdialog dengan kementerian perhubungan supaya nantinya bisa dicapai titik temu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, selain itu juga dapat membuat kondisi kembali kondusif di kalangan akara rumput dan masyarakat. Tentu saja penundaan tanpa ada pertemuan atau pun dialog untuk membicarakan masalah tersebut sama saja dengan menyimpan bom atom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Maka jika dialog tersebut bisa menghasilkan kesepakatan, semoga nantinya perusahaan aplikasi ini bisa diterima oleh masyarakat.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.